CAMERAJURNALIS.COM, JAWA BARAT – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda AntiKorupsi (APAK) Jabar menggeruduk Kantor DPRD Jabar, Selasa (18/3/2025). Mereka menantang Presiden Prabowo dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk bisa segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Aksi damai di depan Gedung DPRD itu berlangsung singkat, massa datang sekitar 11.20 WIB dan aksi tuntas pada pukul 11.50 WIB. Selain berorasi, massa juga membawa sejumlah poster berisikan tuntutan, utamanya desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Dalam kesempatan itu, massa hanya ditemui oleh perwakilan staf Sekretariat DPRD Jabar Iman Maulana. Ia bertindak sebagai PIC penerima aspirasi.
Ketua APAK Jabar Yadi Suryadi mengungkapkan, aksi damai itu sebagai salah satu upaya penyampaian aspirasi dari masyarakat. “Kami mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan,” tuturnya.
Yadi melanjutkan, RUU itu penting untuk segera disahkan karena kasus korupsi di Indonesia sudah sangat kronis. Selain itu juga memberikan efek domino kepada masyarakat, termasuk yang terkecil adalah mahalnya harga kebutuhan pokok.
“Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jabar Pak Dedi Mulyadi, kami tantang nih sebagai masyarakat untuk segera sahkan RUU Perampasan Aset,” ucapnya.
Yadi menambahkan, aksi yang lebih besar juga tidak menutup kemungkinan bakal dilakukan. Namun pihaknya masih menunggu hasil dari aspirasi yang disampaikan hari ini. Harapannya aspirasi yang disampaikan lewat DPRD Jabar itu bisa diteruskan ke pemerintah pusat atau DPR RI, karena yang membahas RUU adalah DPR RI.
Sementara itu Iman Maulana mengungkapkan, saat ini para wakil rakyat di DPRD Jabar tidak bisa menerima langsung penyampaian aspirasi karena sedang ada tugas lain. “Ini sedang dinas luar, hari ini (Selasa.red) sampai Rabu,” tuturnya.
Iman berterima kasih kepada massa karena telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ia juga bakal meneruskan aspirasi itu ke tingkat pusat.
