CAMERAJURNALIS.COM, TAKALAR - Kehebohan mewarnai dunia kesehatan di Kabupaten Takalar menyusul dugaan penolakan pasien gawat darurat oleh dua rumah sakit besar di daerah tersebut. Peristiwa yang menggemparkan ini terjadi saat Hasmiah, seorang warga Takalar, sangat membutuhkan pertolongan medis namun justru mendapat penolakan dari Rumah Sakit Padjonga Daeng Ngalle dan Rumah Sakit Maryam. Takalar Jumat (18/01/2025).
Keluarga Hasmiah, terutama Dani, saudara pasien, mengungkapkan kepanikan dan kesedihan mendalam atas peristiwa ini. Mereka merasa sangat terpukul melihat anggota keluarga mereka hampir kehilangan nyawa hanya karena kesulitan mendapatkan perawatan medis yang layak. "Kami sangat kecewa dengan penolakan ini. Sebagai manusia, kami berharap setiap rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi mereka yang sedang sakit parah," ungkap Dani dengan nada pilu.
Kejadian ini pun menjadi sorotan publik. Kamal, seorang tokoh masyarakat Takalar, mewakili masyarakat yang membutuhkan pertolongan mendesak, mendesak Penjabat Bupati Takalar, Muhammad Hasbi, dan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nilal Fauziah, untuk segera turun tangan. Mereka meminta agar pemerintah daerah memberikan tindakan tegas kepada rumah sakit yang terbukti melakukan penolakan terhadap pasien gawat darurat. "Ini bukan hanya masalah satu keluarga, tetapi menyangkut hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak," tegas Kamal.
Video penolakan terhadap Hasmiah yang beredar luas di media sosial semakin memperkuat dugaan adanya malapraktik di kedua rumah sakit tersebut. Berkat tekanan publik dan viralnya video tersebut, akhirnya pada pukul 20:40 WITA, Hasmiah mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan. Namun, keterlambatan penanganan ini tentu saja berdampak pada kondisi kesehatan pasien.
Peristiwa ini mengungkap sejumlah persoalan serius dalam sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Takalar. Di satu sisi, muncul pertanyaan mengenai kesiapan rumah sakit dalam menangani kasus darurat. Di sisi lain, adanya dugaan penolakan pasien berdasarkan alasan tertentu, misalnya administrasi atau finansial, juga patut menjadi perhatian serius.
Pemerintah Kabupaten Takalar perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja rumah sakit di daerahnya. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan dan menyebabkan penderitaan masyarakat.
Kasus penolakan pasien ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya empati dan kemanusiaan dalam dunia kesehatan. Setiap nyawa berharga dan setiap pasien berhak mendapatkan perawatan yang terbaik.
